INFOKAPUASHULU.ID – Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan menyampaikan pidato pengantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang digelar di ruang sidang DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Selasa (14/7/2026).
Dalam pidatonya, Bupati Fransiskus Diaan menegaskan bahwa penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus wujud akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada DPRD dan masyarakat.
Bupati juga menyampaikan kabar menggembirakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut menjadi opini WTP yang kesembilan kalinya secara berturut-turut.
Menurut Bupati, capaian tersebut merupakan hasil dari komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel, serta bentuk sinergi antara pemerintah daerah dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mengelola keuangan daerah secara bertanggung jawab.
Berdasarkan laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp1,742 triliun atau 96,91 persen dari target yang ditetapkan.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp1,646 triliun atau 91,28 persen dari total anggaran. Adapun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp101,686 miliar.
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berharap pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama DPRD dapat berjalan lancar dan selesai sesuai tahapan yang telah dijadwalkan.
Dengan demikian, hasil pembahasan tersebut diharapkan menjadi landasan dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu.