INFOKAPUASHULU.ID – Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, menyampaikan kekhawatirannya terhadap kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Menurut Bupati Fransiskus Diaan, kondisi belanja pegawai di Kabupaten Kapuas Hulu saat ini masih berada di atas angka yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni sekitar 47 persen. Sementara pada tahun 2027 seluruh pemerintah daerah diwajibkan menyesuaikan belanja pegawai menjadi maksimal 30 persen.
“Kalau kita mengacu pada aturan itu, berarti ada rentang yang cukup lebar yang harus disesuaikan. Kalau dinominalkan, kurang lebih Rp260 miliar yang harus dipangkas untuk mencapai angka 30 persen tersebut,” ujarnya di Putussibau, Rabu (13/5/2026).
Ia mengatakan, apabila aturan tersebut diterapkan tanpa adanya kebijakan khusus dari pemerintah pusat, maka akan banyak konsekuensi yang harus dihadapi pemerintah daerah, termasuk kemungkinan penghapusan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN hingga tidak diperpanjangnya kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Paling tidak TPP akan habis. Ini tentu tidak kita inginkan karena TPP menjadi salah satu penyemangat bagi ASN. PPPK yang habis kontrak pada tahun 2026 nanti juga mungkin tidak bisa kita lanjutkan jika tidak ada solusi,” katanya.
Fransiskus menuturkan, persoalan tersebut tidak hanya dialami Kabupaten Kapuas Hulu, tetapi juga sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia. Menurutnya, sekitar 70 persen daerah saat ini memiliki belanja pegawai di atas 30 persen.
“Ini sudah menjadi pembicaraan kami para kepala daerah. Kalau aturan ini tetap diberlakukan tanpa kebijakan khusus, maka akan banyak yang dikorbankan, terutama TPP ASN dan tenaga PPPK,” lanjutnya.
Ia juga menjelaskan bahwa meningkatnya persentase belanja pegawai tidak terlepas dari perubahan status tenaga kontrak menjadi PPPK. Sebelumnya, tenaga kontrak masuk dalam kategori belanja jasa, bukan belanja pegawai.
“Dulu PPPK itu tidak masuk dalam belanja pegawai karena masih masuk belanja jasa saat mereka tenaga kontrak. Ketika sekarang digabungkan ke dalam belanja pegawai, otomatis angkanya menjadi semakin besar,” jelasnya.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tetap berupaya mencari solusi agar pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan ASN tetap terjaga.
“Kita tetap akan mencari solusi dan berharap ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk menyikapi situasi ini,” pungkasnya.
Penulis : Rovi Andila