INFOKAPUASHULU.ID – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, melakukan kunjungan kerja untuk meninjau progres pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Kamis (26/2/2026).
Peninjauan ini difokuskan pada sejumlah ruas jalan yang didanai melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah dari APBN.
Bersama rombongan Kementerian Pekerjaan Umum dan Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, Lasarus memantau langsung pengerjaan di ruas jalan Menendang – Nanga Temenang, Kecamatan Pengkadan.
Dalam peninjauan tersebut, perwakilan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), Candra, melaporkan bahwa pengerjaan jalan sepanjang 3,6 kilometer tersebut menunjukkan tren positif.
Realisasi Saat Ini: Progres pemantapan telah mencapai 76%.
Target: Diharapkan mencapai 96% pada bulan Juni mendatang.
Spesifikasi: Lebar jalan aspal mencapai 4,5 meter.
“Peningkatan kualitas jalan ini diharapkan menjadi urat nadi baru untuk memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi hasil pertanian dan perkebunan di wilayah Pengkadan,” ujar Candra.
Lasarus mengungkapkan bahwa pada tahun 2026, Kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan alokasi besar untuk program Inpres Jalan Daerah.
“Total ada delapan ruas jalan Inpres di Kapuas Hulu tahun 2026 dengan total anggaran mencapai Rp165 miliar. Khusus untuk ruas Menendang – Temenang ini, dialokasikan sekitar Rp20 miliar,” jelas Lasarus.
Ia juga optimis bahwa Kapuas Hulu akan kembali mendapatkan tambahan program serupa untuk periode 2026–2027, yang saat ini tengah diusulkan ke Bappenas.
Mengenai keberlanjutan infrastruktur, Lasarus menegaskan bahwa nantinya pemeliharaan akan dihibahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda).
Ia memberikan catatan khusus mengenai ketahanan jalan yang diprediksi bisa mencapai 10 tahun.
“Kualitas pekerjaan ini sangat baik, namun kuncinya adalah pengawasan muatan. Kendaraan yang overload (muatan berlebih) adalah penyebab utama kerusakan jalan. Saya harap semua pihak bisa menjaga ini,” tegasnya.
Kunjungan ini mempertegas komitmen sinergi antara Pemerintah Pusat melalui DPR RI dan Pemerintah Daerah dalam mempercepat pemerataan infrastruktur guna mendongkrak ekonomi lokal di wilayah perbatasan.