INFOKAPUASHULU.ID – Kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kapuas Hulu. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap kualitas udara di Bumi Uncak Kapuas yang telah dinyatakan tidak sehat oleh Dinas Lingkungan Hidup.
Meski kabut asap masih cukup pekat, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu memastikan hingga saat ini belum ada laporan lahan milik perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terbakar.
“Sampai saat ini Belum ada laporan dari perusahaan sawit maupun kopi terkait kebakaran lahan di wilayah mereka. Rata-rata lahan yang terbakar merupakan milik masyarakat yang ingin berladang ataupun bisa jadi ada juga yg ingin menanam sawit mandiri masyarakat sehingga menyebabkan kabut asap,” kata Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, Pido Castro, Rabu (2/9/2026).
Pido menjelaskan, saat ini terdapat 24 perusahaan perkebunan yang beroperasi di Kabupaten Kapuas Hulu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23 merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan satu perusahaan bergerak di bidang perkebunan kopi.
Dari 23 perusahaan perkebunan sawit tersebut, PT BIA tercatat memiliki areal perkebunan paling luas, yakni mencapai sekitar 19.223 hektare.
Menurut Pido, perusahaan perkebunan juga memiliki kewajiban dalam melakukan pencegahan dan penanganan Karhutla. Hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.
“Jika melanggar aturan, maka perusahaan dikenakan sanksi administratif hingga pencabutan izin,” tegasnya.
Selain larangan melakukan pembakaran lahan, Pido mengatakan perusahaan perkebunan juga diwajibkan menyiapkan sejumlah sarana dan prasarana untuk mencegah serta menangani Karhutla.
Di antaranya membangun embung sebagai cadangan sumber air, menara api untuk memantau keberadaan titik panas, serta membentuk satuan tugas (satgas) Karhutla.
“Dan ini juga sudah dilakukan oleh pihak perusahaan. Fungsi embung adalah sebagai cadangan air ketika terjadi kebakaran. Begitu juga menara api wajib mereka bangun untuk mengetahui titik api,” jelasnya.
Pido mengimbau seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit agar mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan menjadi bagian penting dalam menjaga lingkungan sekaligus menciptakan iklim investasi yang baik di Kabupaten Kapuas Hulu.
“Kita berharap perusahaan sawit tidak melanggar aturan yang sudah dibuat jika ingin berinvestasi dengan baik di Kabupaten Kapuas Hulu,” ujarnya.
Selain perusahaan, Pido juga mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan melakukan pembakaran lahan. Masyarakat yang hendak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar diharapkan terlebih dahulu berkoordinasi dan melaporkannya kepada pemerintah desa, kecamatan, dan juga pihak perusahaan jika lahan berada di sekitar wilayah IUP perusahaan, sehingga dalam meminimalisir kebakaran meluas. Pungkasnya.