INFOKAPUASHULU.ID – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembangunan ruas Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan Barat–Kalimantan Timur di jalur lintas timur, Kabupaten Kapuas Hulu.
Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diinisiasi sejak era Presiden Joko Widodo tersebut terus berjalan tanpa kendala.
Dalam peninjauan di Desa Cempaka Baru Nang Erak, Kecamatan Putussibau Selatan, Lasarus didampingi oleh Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, jajaran Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), Forkopimda, serta pimpinan OPD Pemkab Kapuas Hulu.
Lasarus menegaskan bahwa pembangunan jalan di wilayah perhuluan Sungai Kapuas menuju arah Kalimantan Timur ini tidak boleh terhenti karena nilai urgensinya yang sangat tinggi.
“Ini sudah kita mulai, tidak mungkin kita hentikan. Tahun ini dianggarkan Rp139,8 miliar untuk menyambung enam kilometer menuju ujung aspal. Total masih ada 28 kilometer ke depan yang perlu diselesaikan,” ujar Lasarus di lokasi peninjauan.
Ia memaparkan bahwa jalan paralel perbatasan memiliki tiga fungsi utama:
Pertahanan dan Keamanan: Memperkuat pengamanan wilayah kedaulatan negara.
Konektivitas Wilayah: Menghubungkan Kalbar, Kaltim, hingga Kaltara yang saat ini belum sepenuhnya terkoneksi.
Kesejahteraan Masyarakat: Membuka akses ekonomi bagi warga di kawasan terluar dan terdepan.
Meski mengapresiasi progres pengaspalan yang sudah berjalan, Lasarus tidak menampik adanya tantangan besar.
Berdasarkan estimasi, dibutuhkan dana sekitar Rp7 triliun untuk menyambungkan seluruh ruas dari Aruk hingga batas Kalimantan Timur.
Selain faktor biaya, medan ekstrem di wilayah Kaltara dan Kaltim menjadi hambatan fisik utama.
Di wilayah Kapuas Hulu sendiri, Lasarus menyoroti ancaman longsor di ratusan titik rawan yang berada di sisi aliran Sungai Kapuas.
“Saya minta pihak Balai dan jajaran PU segera melakukan penanganan titik longsor. Jangan sampai longsor kembali memakan badan jalan dan memutus akses masyarakat. Ini harus dijaga,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa hasil kunjungan lapangan ini akan menjadi referensi krusial bagi DPR RI dalam mengambil keputusan saat pembahasan APBN 2027–2029.
Target jangka pendek yang dicanangkan adalah memastikan seluruh ruas di wilayah Kalbar teraspal, termasuk mengejar konektivitas hingga Desa Tanjung Lokang yang diperkirakan memerlukan anggaran tambahan sebesar Rp1 triliun.
“Kehadiran kami bukan sekadar seremonial. Kami ingin memastikan pembangunan ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat perbatasan dan memperkuat posisi Indonesia di mata tetangga,” pungkasnya.