INFOKAPUASHULU.ID – Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2025, yang berfokus pada upaya mensukseskan ketahanan pangan di Kabupaten Kapuas Hulu.
Acara yang diselenggarakan atas inisiatif Polres Kapuas Hulu ini, menekankan pentingnya sinergi berbagai pihak untuk mencapai kemandirian pangan, khususnya dalam produksi jagung.
Dalam sambutannya, Bupati Fransiskus Diaan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polres Kapuas Hulu atas inisiatif penyelenggaraan rakor ini.
“Keterlibatan Polri dalam urusan ketahanan pangan menunjukkan bahwa isu pangan bukan hanya urusan pertanian, tapi juga menyangkut keamanan, stabilitas sosial, dan kedaulatan daerah,” ujar Bupati di Indor Voli Putussibau pada Selasa 29 Juli 2025.
Beliau juga menyoroti peran strategis Bhabinkamtibmas dalam mengawal pembangunan desa, termasuk pengawasan dana desa.
Jagung sebagai Komoditas Strategis dan Potensi Kapuas Hulu
Bupati menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah isu strategis nasional dan menjadi prioritas pembangunan.
Komoditas jagung memiliki peran vital tidak hanya sebagai bahan pangan, tetapi juga sebagai bahan baku industri dan pakan ternak.
Inpres Nomor 10 Tahun 2025 menjadi arahan langsung untuk memperkuat sistem produksi dan distribusi jagung dalam negeri agar lebih mandiri, berkelanjutan, dan berdampak pada kesejahteraan petani.
Kabupaten Kapuas Hulu, menurut Bupati, memiliki potensi besar dalam pengembangan jagung.
“Dengan dukungan lahan yang luas, sumber daya manusia petani yang tangguh, serta infrastruktur yang terus kita tingkatkan, saya yakin kita mampu menjadi salah satu sentra produksi jagung di Kalimantan Barat, bahkan secara nasional,” tambahnya optimis.
Arahan Presiden dan Peran Dana Desa
Inpres Nomor 10 Tahun 2025 secara tegas menekankan pentingnya pengadaan jagung dalam negeri dan penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) secara berkelanjutan, dengan target pengadaan nasional mencapai 1 juta ton jagung pipilan kering dan harga pembelian pemerintah sebesar Rp5.500 per kilogram.
Presiden menginstruksikan kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk “meningkatkan produksi jagung dalam negeri, memperkuat pengelolaan pasokan dan cadangan jagung pemerintah, serta memastikan penyalurannya secara tepat sasaran dan tepat waktu.”
Sejalan dengan Inpres tersebut, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2024 memberikan dasar hukum yang kuat untuk penggunaan dana desa secara lebih terarah.
Pasal-pasal dalam PMK ini mewajibkan setiap desa mengalokasikan paling sedikit 20% dari total dana desa untuk program ketahanan pangan dan hewani.
Dana tersebut dapat digunakan untuk pengembangan pertanian, peternakan, perikanan, penguatan lumbung pangan masyarakat, hingga pengelolaan pascapanen dan distribusi hasil pertanian.
“Dengan dua kebijakan strategis ini, Inpres Nomor 10 Tahun 2025 dan PMK Nomor 108 Tahun 2024, kita memiliki kerangka kerja yang jelas, sumber daya yang tersedia, dan kesempatan emas untuk membangun kemandirian pangan dari desa ke tingkat kabupaten,” jelas Bupati.
Seruan Kolaborasi dan Langkah Strategis
Bupati meminta perhatian seluruh Kepala Desa dan Camat untuk:
* Menyusun program ketahanan pangan berbasis potensi lokal, terutama pengembangan jagung.
* Mengarahkan dana desa secara transparan dan akuntabel sesuai regulasi yang berlaku.
* Berkoordinasi dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, Penyuluh Pertanian, dan OPD teknis agar pelaksanaan program di desa berjalan aman dan tepat sasaran.
Beliau juga mengajak seluruh pemangku kepentingan yang hadir untuk menyepakati langkah-langkah strategis, di antaranya: mengintegrasikan program pengembangan jagung ke dalam perencanaan desa dan OPD, meningkatkan koordinasi antara Pemkab, TNI-Polri, dan kelompok tani, serta memastikan dana desa 2025 benar-benar dimanfaatkan untuk program pangan yang produktif, efisien, dan berkelanjutan.
“Saya percaya bahwa dengan kolaborasi antarpihak, kita dapat meningkatkan luas tanam jagung secara signifikan, menjamin distribusi cadangan jagung kepada masyarakat rentan, dan meningkatkan pendapatan petani serta menekan ketergantungan terhadap komoditas impor,” pungkas Bupati.
Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh peserta rakor untuk menjadikan pertemuan ini sebagai awal dari langkah nyata di lapangan.
“Kebijakan pusat harus kita terjemahkan menjadi gerakan desa, bukan sekadar seremonial. Mari kita sukseskan program ketahanan pangan nasional dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja bersama,” tegasnya.
Beliau optimis bahwa dengan potensi lahan yang luas, sumber daya manusia pertanian yang kuat, serta dukungan infrastruktur dasar, Kapuas Hulu sangat mampu menjadi kontributor produksi jagung nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan berbasis desa.
Penulis : Rovi Andila