INFOKAPUASHULU.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara resmi mengukuhkan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) masa bakti 2025–2030 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (17/7/25).
Dalam struktur kepengurusan yang baru ini, Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, turut dikukuhkan sebagai Wakil Bendahara Umum.
Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menyambut baik pengukuhan ini dan berharap APKASI dapat menjadi wadah aspirasi utama bagi pemerintah kabupaten dalam menyampaikan berbagai persoalan daerah kepada pihak terkait.
Lebih dari itu, Mendagri juga mendorong para bupati yang tergabung dalam APKASI untuk aktif mencari solusi terhadap isu-isu nasional, termasuk tingginya biaya politik di daerah.
Optimalisasi PAD dan Peran BUMD Jadi Prioritas
Mendagri juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menyarankan agar para bupati mencari instrumen yang tepat, termasuk optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“BUMD kemarin kita bahas sudah di DPR bagaimana untuk memperkuat, salah satunya nanti saya mengusulkan Dirjen di Kementerian Negeri untuk menangani masalah BUMD,” ujarnya.
Selain itu, Mendagri menekankan bahwa untuk meningkatkan PAD, kepala daerah perlu mempermudah perizinan berusaha dan mendorong peran sektor swasta.
Menurutnya, ekosistem bisnis swasta yang hidup akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan daerah hingga ke tingkat nasional.
Peringatan Keras terhadap Korupsi dan Forum Komunikasi
Tito Karnavian juga memberikan peringatan keras kepada para bupati untuk menghindari praktik korupsi.
Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum telah memahami berbagai modus tindakan tercela tersebut.
Menyadari beragamnya persoalan yang dihadapi bupati, Mendagri menyarankan jajaran pengurus APKASI untuk membentuk forum internal dengan melibatkan instansi terkait.
Forum ini diharapkan dapat menjadi sarana inventarisasi permasalahan yang perlu diselesaikan.
“Case-case seperti inilah yang perlu mungkin diinventarisir oleh asosiasi bupati supaya bisa menjadi solusi,” kata Tito.
Mendagri menyatakan kesiapannya untuk hadir dalam forum tersebut bersama jajarannya di Kementerian Dalam Negeri, guna membantu mencari solusi konkret yang bersifat “win-win” bagi pemerintah kabupaten dan provinsi.
Acara pengukuhan ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Anggota Komisi X DPR RI Sri Meliyana, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, serta Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, dan para kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Penulis : Rovi Andila