INFOKAPUASHULU.ID – Pemerintah Daerah (Pemda) Kapuas Hulu menggelar ramah tamah bersama rombongan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Barat (Kalbar), di Putussibau, Jumat (4/7/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPKP Perwakilan Kalbar, Rudi Mahani Harahap, menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga tata kelola pembangunan, pelestarian lingkungan, serta perlunya perhatian terhadap insentif bagi masyarakat lokal yang menjaga kawasan konservasi.
“Kami sifatnya administrasi, saat ada isu saya langsung angkat itu. Ketika ke lapangan dan melihat longsor, saya laporkan ke lembaga terkait,” ujar Rudi.
Ia menegaskan pentingnya sistem lokal yang mampu menjaga kelestarian alam. Menurutnya, kondisi lingkungan di Kapuas Hulu sangat berpengaruh terhadap wilayah lain di Kalimantan Barat, termasuk Pontianak.
Kita harus punya sistem lokal dimana alam di sini harus terjaga. Sumber air yang mengalir sampai ke Pontianak berasal dari sini. Kalau tercemar di sini, dampaknya akan terasa sampai ke Pontianak,” tegasnya.
Rudi juga menyoroti bahwa lebih dari 56 persen wilayah Kapuas Hulu merupakan kawasan konservasi. Karena itu, menurut dia, pemerintah pusat maupun daerah perlu memperjuangkan adanya insentif nyata bagi masyarakat yang terlibat dalam perlindungan lingkungan.
“Ada insentif daerah untuk jaga lingkungan. Karena disini lebih 56 persen wilayah konservasi, harus ada insentif untuk komunitas pelindung,” jelasnya.
Salah satu harapan ke depan, lanjut Rudi, adalah melalui skema perdagangan karbon atau carbon trading. Namun, ia menyoroti bahwa mekanisme dan kewenangan daerah dalam skema tersebut masih belum jelas.
“Kalbar pernah mendapat 100.000 dolar dari perdagangan karbon, tetapi dana itu justru diberikan ke NGO. Daerah tidak tahu kewenangannya,” ujarnya.
Ia pun mengajak semua pihak untuk memperjuangkan agar insentif karbon dapat langsung dirasakan oleh masyarakat lokal, khususnya di Kapuas Hulu.
“Insentif karbon trading kepada warga Kapuas Hulu itu penting diperjuangkan. Mari kita dorong sama-sama,” ajaknya.
Lebih jauh, Rudi menekankan bahwa kebijakan daerah memainkan peran penting dalam mendorong arah pembangunan yang berkelanjutan.
“Kepala daerah itu tugasnya ada pada kebijakan,” tandasnya.
Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan menyambut baik arahan dari BPKP Perwakilan Kalbar. Menurutnya Kapuas Hulu sudah lama menjadi kabupaten konservasi.
“Memang sekitar 56 persen wilayah Kapuas Hulu merupakan kawasan hutan,” tuturnya.
Bupati yang akrab disapa Bang Sis ini berharap status kabupaten konservasi dapat membawa manfaat kepada masyarakat di Bumi Uncak Kapuas.
“Karena wilayah kami sangat luas jadi butuh dorongan dari berbagai aspek untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat di Kapuas Hulu,” tuntasnya.
Penulis : Rovi Andila